Langkah Pemulihan Ekonomi Untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dan Ultra Mikro (UMi)

0
163
sumber gambar : https://unsplash.com/photos/-TRcaFMV5vk
sumber gambar : https://unsplash.com/photos/-TRcaFMV5vk

Sektor ekonomi adalah lapangan yang paling terdampak oleh serangan Covid-19. Pertumbuhan ekonomi juga diproyeksikan memburuk pada periode ini. Gita Gopinath, selaku Kepala ekonom IMF, mengatakan, Covid-19 menyebabkan banyak kegiatan ekonomi global terhenti, merugikan bisnis, dan menyebabkan orang kehilangan pekerjaan.

Fakta ini hampir mirip dengan krisis ekonomi pada tahun 1998. Meskipun para ahli mengatakan terdapat perbedaan model krisis ekonomi yang terjadi pada tahun 1998 dengan yang terjadi saat ini, tetapi keduanya memiliki kesamaan solusi yang dapat dioptimalkan. Solusi ini adalah pemberdayaan UMKM.

UMKM pernah hadir untuk menjaga tonggak perekonomian Indonesia yang hancur. UMKM menyelamatkan banyak sektor, terutama sektor lapangan pekerjaan dan supply kebutuhan dasar masyarakat. Pada situasi Pandemi ini, UMKM kembali menemukan tempat dan peran yang strategis untuk membantu Pemerintah menjaga ketahanan ekonomi.

Untuk menghasilkan “simbiosis mutualisme” antara Pemerintah dan UMKM, Pemerintah membuat kebijakan subsidi bunga untuk UMKM dan UMi, terutama untuk usaha mikro yang selama ini tidak bersentuhan dan tidak terjangkau oleh lembaga keuangan maupun perbankan.

Skema

Bantuan ini diberikan dalam beberapa skema. Pertama, untuk pelaku usaha UMKM yang masuk kategori miskin dan kelompok rentan dari dampak COVID-19 dipastikan sebagai bagian dari penerima bansos, baik itu PKH, sembako, bansos tunai, BLT desa, maupun pembebasan/pengurangan tarif listrik dan Kartu Prakerja.

Skema kedua, insentif perpajakan bagi pelaku UMKM yang omzetnya masih di bawah Rp4,8 miliar per tahun mendapat pembebasan PPh final selama 6 bulan dari April hingga September. Skema ini dikatakan sebagai penurunan tarif PPh final dari 0,5 menjadi 0 persen untuk UMKM.

Ketiga, relaksasi dan restrukturisasi kredit UMKM dengan berbagai skema program, baik itu mengenai penundaan angsuran dan subsidi bunga penerima KUR, Kredit Ultra Mikro (UMi), PNM Mekaar yang jumlahnya 6,4 juta (debitur), dan di Pegadaian 10,6 juta debitur.

Skema ketiga ini juga berlaku pada usaha mikro penerima kredit dari Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) serta penerima bantuan permodalan dari beberapa kementerian. Contohnya Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan (LPMUKP); BLU Pusat Pembiayaan Pengelola Hutan; dan Calon Petani Calon Lokasi di Kementan.

Keempat, perluasan pembiayaan bagi UMKM berupa stimulus bantuan modal kerja. Sejauh ini, ada 41 juta UMKM yang sudah tersambung dengan lembaga pembiayaan maupun perbankan. Di luar itu, ada 23 juta UMKM yang belum pernah mendapatkan pembiayaan dari lembaga keuangan maupun sistem perbankan. Oleh karena itu, 23 juta UMKM ini harus mendapatkan program dari perluasan pembiayaan modal kerja.

Kelima, kementerian/lembaga, BUMN, dan pemerintah daerah harus menjadi offtaker dalam ekosistem usaha UMKM, terutama pada tahap awal recovery konsolidasi usaha. Selain itu, realokasi anggaran pemerintah daerah juga harus diarahkan pada program-program stimulus ekonomi yang menyentuh sektor UMKM ini.

Lima skema ini diharapkan menjadi titik tolak dari kebangkitan ekonomi Indonesia setelah diserang oleh Pandemi. Tetapi, untuk bisa sampai pada titik yang diinginkan, semua pihak harus terlibat. Keterlibatan ini khususnya dilakukan oleh pihak-pihak yang terlingkup dalam skema di atas.

Referensi:

https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/ini-skema-subsidi-bunga-untuk-umkm-dan-umi-di-tengah-lesunya-ekonomi-akibat-covid-19/, akses pada Jumat, 1 Mei 2020.

https://www.cnbcindonesia.com/news/20200425183739-4-154449/ini-7-bukti-covid-19-telah-bikin-ekonomi-dunia-hancur-lebur, akses pada Sabtu, 2 Mei 2020.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here